Perjuangan Mengembalikan Irian Barat (Papua)

Perjuangan Mengembalikan Irian Barat (Papua)

Assalamu’alaikum Wr Wb

Kali ini saya akan posting tentang Perjuangan Mengembalikan Irian Barat (Papua). Berikut penjelasannya.

Latar Belakang Perjuangan Mengembalikan lrian Barat

Sesuai perjanjian KMB, masalah irian barat akan dirundingkan antara RlS dan Be1anda dalam waktu satu tahun setelah penyerahan kedaulatan Belanda kepada RIS. Namun kenyataannya Belanda selalu mengulur waktu dan memutarbalikkan fakta. Belanda masih ingin terus menguasai Irian Barat. Setelah menunggu selama satu tahun ternyata Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda, pemerintah terus berjuang untuk mengembalikan Irian Barat melalui upaya diplomasi.

Usaha pembebasan Irian Barat melalui upaya diplomasi telah dimulai sejak kabinet pertama masa demokrasi terpimpin tahun 1950 dan secara terus menerus dijadikan program oleh setiap kabinet. Usaha ini selalu mengalami kegagalan akibat dari sikap Belanda yang keras kepala ingin tetap menguasi wilayah lrian Barat, bahkan pada Agustus 1952 pemerintah Belanda dengan persetujuan parlemennya secara sepihak memasukkan Irian barat kedalam wilayah kerajaan Belanda. Indonesia kemudian membalas tindakan Belanda pada bulan April 1953 dengan menghapuskan misi militer Belanda.

Usaha diplomasi Indonesia Beianda mengenai Irian Barat tidak berhasil, sehingga perjuangan ditingkatkan ke forum internasional. Kabinet Ali Sastroamijoyo I membawa masalah ini ke forum PBB. Pada tahun 1954 masalah Irian Barat dibicarakan dalam sidang umum PBB. Pada tahun 1955 dalam konferensi Asia Afrika masalah Irian Barat dimasukkan pula dalam agenda konferensi dan mendapat dukungan penuh dari negara peserta. Sikap Belanda yang selalu mengulur waktu menyebabkan timbulnya keinginan pihak Indonesia untuk membatalkan KMB dan rencana itu disahkan DPR hasil Pemilu 1955 menjadi undang undang pada tanggal 21 April 1956.

A. Perjuangan Melalui Upaya Diplomasi

1. Melalui sidang umum PBB pada masa kabinet Ali Satroamijoyo tahun 1954 membentuk delegasi yang diketuai Mr. Sunaryo mewakili Indonesia pada sidang umum PBB ke-9.

2. Mengadakan diplomasi langsung dengan pemerintah Belanda melalui perundingan bilateral, namun menemui jalan buntu karena Belanda tidak bersedia berunding.

3. Konferensi Tingkat Menteri dalam Uni Indonesia-Belanda, dilaksanakan di Jakarta tangal 24 Maret 1950 yang memutuskan pembentukan komisi yang mewakili Belanda dan Indonesia.

4. Pembatalan Perundingan KMB, pembatalan secara sepihak oleh Indonesia pada tanggal 3 Mei 1956 dan disahkan menjadi UU No. 13 tahun 1956.

5. DaIam Forum Internasional, melalui Konferensi Asia Afrika dan sidang PBB namun belum mendapat suara 2/3 jumlah suara daIam sidang.

6. Pembentukan propinsi Irian Barat, pada tanggai 17 Agustus 1956 dengan ibu kota Soa Siu dan gubernurnya Sultan Tidore yakni Zainal Abidin Syah.

7. Rapat umum pembebasan Irian barat di Jakarta tanggal 18 Nopember 1957.

 

B. Perjuangan Melalui Konfrontasi

1. Konfrontasi Politik

a. Tanggal 17 Agustus 1960 dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda.

b. Pembentukan front nasionaI pembebasan Irian Barat.

HaI ini ditempuh karena Belanda melakukan tindakan tindakan :

a. Tahun 1960 Belanda menyiapkan kapal induk Karel Doorman ke Irian Barat.

b. Tahun 1961 membentuk Dewan Papua.

c. Memperkuat dan menyiagakan angkatan perangnya di Irian Barat.

d. Indonesia menyatakan pembubaran Uni Indonesia Beianda pada 10 Agustus 1954 diperkuat dengan KMB meIaIui UU No. 13 1956.

2. Konfrontasi Ekonomi

a. Pemogokan buruh yang bekerja diperusahaan Belanda, tanggal 2 Desember 1957.

b. Pemutusan hubungan konsulat, tanggaI 5 Desember 1957.

c. Pembatalan hutang Indonesia terhadap Belanda (4 Agustus 1956).

d. Pemerintah melarang beredarnya semua terbitan dan film berbahasa Belanda.

e. Dilarangnya maskapai penerbangan BeIanda KLM mendarat dan terbang diatas wiIayah RI.

f. Semua perwakilan konsuler Beianda di Indonesia dihentikan.

g. Pengambil alihan dan menasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia : (PP No.23 tahun 1958) seperti :

1) Bank Dagang Negara (Desember 1957)

2) Perusahaan Philips dan KLM di Jakarta ( 9 Desember 1957)

3) Percetakan De Unie dan Bank Escomto di Jakarta ( 9 Desember 1957).

4) Nedherlandsche Handel Maatschappij atau Maskapai Pelayaran Belanda.

3. Konfrontasi Militer

a. Pembelian peralatan perang ke Rusia oIeh Jendral AH Nasution tahun 1960.

b. Mengadakan kunjungan keluar negeri mengenai rencana Indonesia merebut Irian Barat.

c. Pada tanggaI 19 Desember 1961 Presiden Sukarno daIam rapat raksasa di Yogyakarta mencetuskan Trikora (Tri Komando Rakyat) yang isinya sebagai berikut :

1) Gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda,

2) Kibarkan sang Merah putih di Irian Barat tanah air Indonesia.

3) Bersiaplah untuk memobilisasi umum mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa.

Pemilihan waktu dan tempat penyampaian Trikora adalah Moh Yamin, dengan pertimbangan:

a) 16 Desember 1948 adalah Aksi Militer Belanda II ke kota Yogyakarta

b) Usaha Sultan Agung tahun 1628 dan 1629 Mataram mengusir Belanda (VOC) dari Batavia

4. Pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat pada Tanggai 2 Januari 1962  

Bermarkas di Makasar dipimpin Mayjend Suharto Komando Mandala merencanakan operasi militer dalam 3 fase:

a. Fase Infiltrasi (sampai akhir 1962) memasukkan (penyusupan) 10 kompi ke sekitar sasaran tertentu untuk menciptakan daerah bebas de facto.

b. Fase Eksploitasi (mulai awal 1963) mengadakan serangan terbuka secara besar-besaran terhadap induk militer lawan dan menduduki semua pos pertahanan musuh.

c. Fase Konsolodasi (awal 1964) menegakkan kekuasaan RI secara mutlak diseluruh wilayah Irian Barat.

Pada bulan Maret-Agustus 1962 (infiltrasi) dilakukan operasi militer melalui laut dan penerjunan pasukan dari udara dengan memasukkan pasukan ABRI dan sukarelawan, yaitu:

a. Operasi Banteng di Fakfak dan Kaimana.

b. Operasi Naga di Merauke.

c. Operasi Srigala di Sorong dan Teminabuan.

d. Operasi Jatayu di Sorong, Kaimana dan Merauke.  

Pada tanggal 12 Januari 1962 terjadi pertempuran di Laut Aru tiga Motor Torpedo Boat (MTB) Indonesia, yakni: KRI Macan Tutul, Macan Kumbang, dan Harimau dengan kapal perusak Belanda. KRI Macan Tutul akhimya tenggeiam bersama Komodor Yos Sudarso dan Kapten Wiratno.

5. Tanggapan Masyarakat Dunia Terhadap Perjuangan Mengembalikan Irian Barat

Masyarakat internasional mengetahui rencana Indonesia untuk mengadakan serangan terbuka secara besar-besaran terhadap Belanda sehingga menyebabkan kekhawatiran negara lain.

Diplomat AS yakni Ellsworth Bunker mengajukan usulan yang disebut Rencana Bunker, isinya:

a. Pemerintahan Irian Barat harus diserahkan kepada RI melalui badan PBB UNTEA.

b. Dibentuknya badan PBB untuk mengawasi pemerintahan di Irian selama 1 tahun.

c. Penyelesaian Irian Barat harus selesai dalam jangka waktu 2 tahun.

d. Akan segera diadakan Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat/act of free choice).

Prinsip rencana Bunker diterima RI sebaliknya Beianda menolak, sehingga RI meiaksanakan Operasi Jayawijaya dan tanggal 14 Agustus 1962 ditetapkan sebagai "Hari Penyerbuan" Presiden AS John F Kenedy mencemaskan keadaan ini yang bisa mengganggu stabilitas internasional dan mendekatkan RI kepada Rusia. Atas desakan Amerika. Belanda melunak. pada tanggal 15 Agustus disepakati perjanjian New York yang ditandatangani Dr. Soebandrio (Indonesia) dan Dr. Van Royen dan Schuurman mewakili Belanda, berisi tentang :

1) Mulai tanggai 1 Oktober 1962 kekuasaan Belanda di lrian Barat berakhir.

2) Sejak tanggal 1 Oktober 1962 Irian Barat dibawah pengawasan UNTEA (United Nation Temporary Executive Authority) Pemerintahan sementara PBB.

3) Mulai tanggal 31 Desember 1962 bendera Merah putih berkibar disamping bendera PBB.

4) Sejak 1 Mei 1963 secara resmi PBB menyerahkan Irian Barat kepada RI.

Untuk menjamin keamanan di wilayah Irian Barat dibentuk pasukan keamanan PBB UNSF (United Nations Security Forces) dipimpin Brigjen Said Udden Khan dari Pakistan. Sebagai Gubernur Irian barat diangkat putra daerah yakni EJ Boney.

Tokoh lain yang ikut berjasa dalam pembebasan Irian barat adalah sukarelawati "Srikandi" Herlina, yang berjasa dalam pembinaan teritorial sehingga mendapat hadiah Pending Emas.

 

6. Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)

Sebagai pelaksanaan persetujuan New York maka sebelum akhir tahun 1969 diselenggarakan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) melalui tahapan :

1. Tahap pertama, tanggal 24 Maret 1969, konsultasi dengan dewan kabupaten di Jayapura tentang tata cara penyelenggaraan Pepera.

2. Tahap kedua, pemilihan anggota Dewan Musyawarah Pepera Juni 1969 terpilih 1.026 anggota dari 8 kabupaten.

3.Tahap ketiga, pelaksanaan pepera diberlakukan di kabupaten mulai 14 Juli 1969 di Merauke dan berakhir 4 Agustus 1969 di Jayapura.  

Pelaksanaan pepera setiap tahapnya disaksikan oleh utusan sekjen PBB Ortiz Sanz tahun 1969 dan diawasi UNSF (pasukan keamanan PBB). Hasilnya dengan suara bulat memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan bagian dari Republik Indonesia. Pada tanggal 19 Nopember 1969 sidang umum PBB ke-24 menyetujui resolusi Belanda, Ma1aysia, Muangthai, Belgia, Luxemburg dan Indonesia menyetujui resolusi dan menerima hasil Pepera sesuai jiwa dan isi perjanjian New York.

Sekian postingan saya kali ini mengenai Perjuangan Mengembalikan Irian Barat (Papua). Semoga bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Wr Wb