pemerintahan megawati soekarnoputri di indonesia

Megawati Soekarno Putri

›  Megawati membentuk “Kabinet Gotong-royong”

›  Kabinet ini sasarannya 5 agenda, yakni : menghapus KKN, menyelesikan krisis, pembangunan politik, supremasi hukum, menciptakan situasi sosial-kultural, kesejahteraan dan rasa aman

›  Tugas Megawati memberantas KKN terbilang berat, kasus KKN masa orba saja belum terselesikan ditambah lagi KKN masa gusdur

›  Untuk mengatasi KKN, megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi, tapi menuai kritik karena pada masa Gusdur sudah membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara

Reformasi Bidang Hukum dan Pemerintahan

›  Megawati melakukan amandemen terhadap UU 1945 tanggal 10 Nov 2001 (penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada ditangan rakyat)

›  Perubahan penting tentang pemilu, yakni pemilu yang diselenggarakan secara langsung untuk memilih presiden dan wapres tahun 2004

›  Hal ini dilakukan untuk pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan Presiden dan DPR, DPD, penetapan APBN, dan wewenang BPK

›  Bagian penting amandemen yang di lakukan MPR terkait KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman yang adil dan bersih yang dilakukan “Mahkamah Agung”(Fungsinya: memberikan kekuataan penegak hukum yang disalhgunakan apalagi jika kasusnya menimpa pejabat)

›  Upaya lain reformasi dibidang hukum adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi

›  Megawati juga mengeluarkan UU Pers dan UU Penyiaran (kebebasan berpendapat tapi di sisi lain sulit dikontrol pemerintah)

Reformasi Bidang Ekonomi

›  Hamzah Haz (Wapres) memusatkan pada sektor Riil dan Keuangan

›  Program pembangunan Nsional (Propenas) 5 tahun yang ditetapkan presiden bersama DPR

›  Minimnya masa kontroversi masa Megawati berdampak positif pada sektor ekonomi

›  Kesuksesan Megawati : menekan Inflasi, stabilnya cadangan devisa (nilai tukar rupiah membaik dan berdampak pasa stabilnya harga barang) kondisi ini meningkatkan investor terhadap perekonomian yang menunjukkan perkembangan kearah positif

›  Kenaikan inflasi pada bulan januari 2002 akibat kenaikan harga dan suku bunga, kemudian bencana alam bisa tiatasi pada bulan Maret dan April 2002

›  Tapi...

›  Pertengahan 2002-2003 nilai tukar rupiah menguat lagi hingga 8.500/dollar dan ditambah rakyat indonesia yang masih digaris kemiskinan

›  Popularitas Megawati menurun akibat kebijakan yang diambil, seperti : menaikkan BBM, tarif dasar listrik, pajak pendapatan negara, persoalan hutang LN(pembayaran hutang mengambil porsi APBN paling besar sampai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar 219,4 Triliun)

›  Ini menyebabkan pemerintah mengalami defisit anggaran dan melakukan pinjaman baru

Masalah Disintegrasi dan Kedaulatan wilayah

›  Tidak meratanya pembagunan pusat-daerah menjadikan beberapa daerah ingin melepaskan diri seperti Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua

›  Cara Megawati agar mereka tidak melepaskan diri dari NKRI adalah menyelesaikan masalah disintegrasi dan memperbaiki presentase pembagian hasil SDA antara pusat-daerah

›  Berdasarkan UU No. 1b/2001 dan UU no. 21/ 2001 NAD dan Papua mendapat 70% dari hasil tambang minyak bumi dan gas alam

›  Upaya lain megawati adalh dengan melakukan kunjungan kerja ke NAD dan berpidato untuk memberikan otonomi daeha khusus kepada NAD plus mengubah ststus universitas Malikulsalleh Lhokseumawe menjadi Univ negeri

›  Upaya Megawati untuk menjaga keutuhan NKRI juga diuji saat menyelesaikan kasus sipadan dan ligitan dengan Malaysia

›  Penyelesaiannya tidak dapat diselesikan dengan jalur perundingan bilateral

›  Kedua belah pihak sepakat masalah ini akan diselesaikan mahkamah internasional di Den Haag

›  Sejak tahun 97, Indonesia telah memperjuangkan pengakuan internasional bahwa kedua pulau ini bagian NKRI

›  Namun, MI memutuskan kedua pulau ini bagian dari Malaysia

›  Dari 17 hakim yang terlibat, hanya 1 hakim yang mendukung indonesia yaitu Hakim Ad Hoc Thomas Franck

›  Lepasnya sipadan (10,4 hektar) dan ligitan (7,9 h) pukulan berat bagi diplomasi LN Indonesia setelah lepasnya Timor-Timur

Desentralisasi Politik dan Keuangan

›  Pemerintahan Megawati melanjutkan otonomi daerah, dimana daerah diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil SDA dan potensi yang mereka miliki

›  Otonomi daerah beserta perangkat hukumnya berkaitan dengan pemilu yang akan diselenggarakan 2004

›  Pemerintah mengeluarkan UU no 12 th 2003 mengenai pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD

›  UU no 22 tahun 2003tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD

›  UU No. 23 th 2003 mengenai pemilihan presiden dan wapres

›  Megawati juga mengeluarkan UU no 32 th 2004 mengenai pemerintah daerah antara lain: kebijakan desentralisasi, otonomi daerah, konsep otonomi dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan

›  Sistem pemilu langsung terhadap wakil rakyat didaerah memberi kesempatan bagi rakyat didaerah untuk berperan lebih besar dalam memajukan wilayah mereka dan diharapkan lebih dapat mengakomodasi keinginan masyarakat dan lebih memahami karakter dan adat istiadat yang berlaku

Upaya pemberantasan KKN

›  Pada masa Megawati, kasus KKN belum bisa diselesaikan, hal ini disebabkan karena jumlah dan kualitas aparat penegak hukum yang menyebabkan proses hukum lambat

›  Megawati serius dalam menangani kasus KKN dengan mengeluarkan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)

›  Upaya lain:

1.      UU no. 2 th 2002 tentang kepolisian Negara RI
2.      UU no. 15 th 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang
3.      UU No. 22 th 2002 tentang grasi
4.      UU No. 30 th 2002 tentang KPK
5.      UU no. 41 th 2002 tentang kenaikan jabatan dan pangkat hakim
6.      Inpres No 2 th 2002 tentang penambang pasir laut
7.      Inpres no. 8 th 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur

Pelaksanaan Pemilu 2004

›  Pemilu th 2004 merupakan pemilu pertama dimana masyarakat memilih wakil rakyat ditingkat pusat dan daerah secara langsung

›  Jika dalam pemilu presiden dan wapres terdapat 1 pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% maka pasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang pemilu

›  Jika tidak ada pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50%, maka pasangan yang mendapatkan suara tertinggi pertama dan kedua berhak mengikuti pemilu putaran kedua

›  Pemilu 2004 yang diselenggarakan 5 April 2004 diikuti 24 parpol

›  5 parpol suara terbanyak adalah : Golkar, PDI-P, PKB, PPP, dan Demokrat

›  Berdasarkan KPU No. 36 th 2004 untuk mrngikuti pemilihan Presiden dan Wapres, yakni:

1.      Wiranto dan Salahuddin Wahid (Golkar)
2.      Megawati dan Ahmad Hasyim Muzadi (PDI-P)
3.      Amien Rais dan Siswono (PAN)
4.      SBY dan Jusuf Kalla (Demokrat)
5.      Hamzah Haz dan Agum Gumelar (PPP)

›  Pemilu pertama ini tidak menghasilkan suara lebih dari 50% sehingga diadakan pemilu putaran kedua

›  Pada putaran kedua tanggal 20 September 2004, SBY dan Jusuf Kalla keluar sebagai pemenangnya dengan perolehan suara 60,62% dan pasangan Megawati-ahmad Hasyim memperoleh suara 39,38%