Materi sejarah : Masa reformasi di Indonesia

Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Reformasi (1998-sekarang)

Krisis Moneter, Politik, Hukum dan Kepercayaan

—  Krisis moneter yang melanda Thailand meruapakan awal mula peristiwa yang mengguncang nilai tukar negara-negara Asia seperti Malaysia, Philiphina, Korea dan Indonesia

—  Situasi ini mendorong Suharto meminta bantuan IMF

—  IMF mau menyanggupi asal Indonesia mau meutup 16 bank dan menarik subsidi (tapi usaha ini tidak menyelesaikan masalah)

—  Upaya lain pemerintah adalah melalui BI yaitu dengan melakukan intervensi pasar (4000 menjadi 17.000) kondisi ini menyebabkan jatuhnya saham Jakarta dan bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar yang menyebabkan PHK

—  Kondisi ini menyebabkan Suharto menerima Proposal IMF (Nota kesepakatan) dengan Direktur IMF yaitu Michele Camdesius

—  Tetapi proposal terbut justru membuat kondiis Indonesia pada ekonomi liberal dan Indonesia memutuskan untuk tidak melaksanakan perjanjian dengan IMF

—  Di saat krisis, muncul ketegangan sosial dalam masyarakat (terjadi kerusuhan di berbagai Kota yang anti Cina, mereka menganggap Cina mendominasi perekonomian di Indonesia)

—  Di sisi lain masalah pemilu muncul, yaitu menangnya Golkar untuk kesekian kalinya mmebuat Suharto di resmikan oleh MPR sebagai presiden kembali dan BJ Habibie menjadi wapres

—  Beberapa minggu setelah terpilihnya Suharto, muncul kekuataan oposisi yang sudah lama terbendung mereka di pelopori oleh mahasiswa (ITB, UI, dll) mereka menuntut :

1.     Penurunan harga sembako
2.     Penghapusan KKN
3.     Suksesi Kepemimpinan Nasional

—  Karena tidak mendapat tanggapan dari pemerintah, maka mereka keluar kampus (bentrok dengan aparat, dan membuat Wiranto meredam dengan menawarkan dialog)

—  Tetapi tidak dikehendaki mahasiswa karena tuntutan mereka adalah penurunan Suharto, menurut mahasiswa  media paling efektif untuk dialog adalah lembaga kepresidenan dan MPR

—  4 mei 98, pemerintah menaikkan BBM dan tarif dasar listrik (situasi ini menambah ruwet)

—  9 mei 98, Suharto ke Kairo Mesir untuk menghadiri Konferensi G 15 (dia meminta rakyat tenang, dan keamanan akan dikerahkan) tapi hal ini tidak bisa meredam aksi Mahasiswa

Tuntutan dan Agenda Reformasi

—  Gerakan reformasi mempunyai 6 agenda, yaitu:

1.     Suksesi kepemimpinna nasional
2.     Amandemen UUD 1945
3.     Pemberantasan KKN
4.     Penghapusan dwifungsi ABRI
5.     Penegakkan supremasi hukum
6.     Pelaksanaan otonomi daerah

—  Agenda utama Refoemasi adalah turunnya Suharto

—  Kronologis kejadian:

—  20 mei 1998 sudah diagendakan mahasiswa untuk menjadikan hari ini sebagai hari Reformasi nasional

—  Tetapi peristiwa terjadi diluar dugaan, 12 mei 98, 4 mahasiswa Trisakti tewas tertembak (Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, Hafidzin Royan)

—  13 mei 98, terjadi kerusuhan, pembakaran dan penjarahan di jakarta dan Solo, menyebabkan Suharto mempercepat kepulangannya dari Mesir

—  14 Mei 98, demonstran menduduki gedung-gedung pemerintah pusat dan daerah

—  18 Mei 98, Ketua MPR Harmoko meminta Suharto turun dari jabatannya

—  Untuk mengatasi keadaan, Suharto akan mempercepat pemilu *mengundang Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid) tetapi tidak mendapat dukungan rakyat

—  Harmoko meminta Suharto untuk mengundurkan diri pada jumat 20 Mei 98 atau MPR akan  terpaksa mmeilih presiden baru

—  11 menteri kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri

—  Jam 09.00 akhirnya Suharto mengundurkan diri setelah menjabat sebagai presiden selama 32 tahun

—  Jabatan Presiden diganti oleh BJ Habibie dan Indonesia memasuki masa reformasi

Perkembangan Politik dan Ekonomi masa pemerintahan BJ Habibie

—  Dasar hukum pengangkatan BJ Habibie adalah Tap MPR No. VII/MPR/1973 yang berisi “jika presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan sebagai Presiden”

—  Ketika Habibie menjadi Presiden Indonesia  sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam 30 tahun terakhir yang disebabkan oleh krisis mata uang yang disebabkan oleh hutang luar negeri yang sangat besar yang menurunkan nilai rupiah menjadi ¼

—  Krisis ini menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap sektor industri,, manufaktur serta sektor finansial, keadaan diperparah juga oleh kemarau panjang EL Nino yang menyebabkan turunnya produksi beras

—  Krisis juga diperparah oleh peristiwa mei 98 yang menhancurkan investor Cina (larinya modal, hancurnya produksi dan distribusi menyebabkan inflasi tinggi)

—  Tugas BJ Habibie adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan melaksanakan agenda reformasi, serta segera mungkin mengatasi permasalahan yang terjadi

—  Dalam menjalankan tugasnya Habibie berjanji akan menjalankan Reformasi serta komitmen terhadap aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan politik yang demokratis dan meingkatkan kepasttian hukum

—  Dalam Pidato pertamanya, ada 3 hal penting yang akan dilakukan Habibie pada masa pemerintahannya, yaitu

1.     Dibidang politik : Habibie akan memperbarui perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan politik yang bernuansa pada PEMILU
2.     Di bidang hukum : meninjau kembali UU Subversi
3.     Di bidang Ekonomi : menyelesaikan UU yang menghilangkan monopoli dan persaingan tidak sehat

—  Habibie juga melaksanakan semua komitmen yang disepakati dengan pihak luar negeri, khususnya  dengan IMF (pemerintah akan menjunjung tinggi kerjasama regional dan internasional)

a. Pembentukan Kabinet Reformasi pembangunan

—  Sehari setelah dilantik, hhabibie membuat kabinet yang di beri nama Kabinet Reformasi Pembangunan

—  Kabinet ini terdiri dari 36 menteri yaitu $ menteri negara sebagai menteri koordinator, 20 menteri negara sebagai pemimpin departemen, 12 menteri negara sebagai pengemban tugas tertentu

—  Dalam kabinet ini habibie menyertakan 20 menteri pada Era Suharto

—  Kabinet ini terdiri dari ABRI, Parpol, uunsur daerah, kalangan intelektual PT, lembaga swadaya masyarakat

—  25 Mei 98, sidang pertamanya di kabinet pembangunan Habibie akan mengatasi krisis dengan 2 sasaran pokok yaitu tersedianya bahan makanan pokok dan berputarnya kembali perekonomian masyarakat

—  Pusat Kabinet Pembangunan adalah meningkatkan kualitas, produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat (memberi peran perusahaan kecil, menangah dan koperasi)

—  Habibie juga menyampaikan menyangkut reformasi dibidang politik, ekonomi dan hukum harus merevisi UU Pemilu, UU parpol dan Golkar, UU susunan dan kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU pemerintah daerah

—  Tuntutan maskarakat adalah tentang adanya amandemen UUD 1945, bahwa UUD memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden, tidak adanya Check dan Balances system sehingga dalam praktiknya disalahgunakan seperti pengaturan HAM yang minim dan mengenai pemilu (demokrasi)

Sidang Istimewa MPR

—  Ditengah maraknya demonstran mahasiswa dan desakan kaum intelektual pada pemerintahan habibie, tanggal 10-13 Nov 1998 MPR mengadalan sidang Istimewa untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi disegala bidang, ketetapan-ketetapan yang dihasilkan al:

1.      Terbukanya kesempatan untuk mengamandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum
2.      Pencabutan keputusan p4 sebagai mata pelajaran wajib (Tap MPR No. XVIII/MPR/1998)
3.      Masa jabatan Presiden dan Wapres dibatasi hanya sampai 2 kali mas atugas masing-masing 5 tahun (Tap MPR No. XIII/ MPR/ 1998)
4.      Agenda Reformasi politik meliputi Pemilu, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap dwifungsi ABRI
5.      Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, pembebasan tahanan poliitik dan narapidana politik