Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia
Masa Reformasi (1998-sekarang)
Krisis Moneter, Politik, Hukum dan Kepercayaan
Krisis moneter yang melanda Thailand meruapakan awal mula peristiwa yang
mengguncang nilai tukar negara-negara Asia seperti Malaysia, Philiphina, Korea
dan Indonesia
Situasi ini mendorong Suharto meminta bantuan IMF
IMF mau menyanggupi asal Indonesia mau meutup 16 bank dan menarik subsidi
(tapi usaha ini tidak menyelesaikan masalah)
Upaya lain pemerintah adalah melalui BI yaitu dengan melakukan intervensi
pasar (4000 menjadi 17.000) kondisi ini menyebabkan jatuhnya saham Jakarta dan
bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar yang menyebabkan PHK
Kondisi ini menyebabkan Suharto menerima Proposal IMF (Nota kesepakatan)
dengan Direktur IMF yaitu Michele Camdesius
Tetapi proposal terbut justru membuat kondiis Indonesia pada ekonomi
liberal dan Indonesia memutuskan untuk tidak melaksanakan perjanjian dengan IMF
Di saat krisis, muncul ketegangan sosial dalam masyarakat (terjadi
kerusuhan di berbagai Kota yang anti Cina, mereka menganggap Cina mendominasi
perekonomian di Indonesia)
Di sisi lain masalah pemilu muncul, yaitu menangnya Golkar untuk kesekian
kalinya mmebuat Suharto di resmikan oleh MPR sebagai presiden kembali dan
BJ Habibie menjadi wapres
Beberapa minggu setelah terpilihnya Suharto, muncul kekuataan oposisi yang
sudah lama terbendung mereka di pelopori oleh mahasiswa (ITB, UI, dll) mereka
menuntut :
- Penurunan harga sembako
- Penghapusan KKN
- Suksesi Kepemimpinan Nasional
Karena tidak mendapat tanggapan dari pemerintah, maka mereka keluar kampus
(bentrok dengan aparat, dan membuat Wiranto meredam dengan menawarkan dialog)
Tetapi tidak dikehendaki mahasiswa karena tuntutan mereka adalah penurunan
Suharto, menurut mahasiswa media paling
efektif untuk dialog adalah lembaga kepresidenan dan MPR
4 mei 98, pemerintah menaikkan BBM dan tarif dasar listrik (situasi ini
menambah ruwet)
9 mei 98, Suharto ke Kairo Mesir untuk menghadiri Konferensi G 15 (dia
meminta rakyat tenang, dan keamanan akan dikerahkan) tapi hal ini tidak bisa
meredam aksi Mahasiswa
Tuntutan dan Agenda Reformasi
Gerakan reformasi mempunyai 6 agenda, yaitu:
- Suksesi kepemimpinna nasional
- Amandemen UUD 1945
- Pemberantasan KKN
- Penghapusan dwifungsi ABRI
- Penegakkan supremasi hukum
- Pelaksanaan otonomi daerah
Agenda utama Refoemasi adalah turunnya Suharto
Kronologis kejadian:
20 mei 1998 sudah diagendakan mahasiswa untuk menjadikan hari ini sebagai
hari Reformasi nasional
Tetapi peristiwa terjadi diluar dugaan, 12 mei 98, 4 mahasiswa Trisakti
tewas tertembak (Elang Mulya, Hery Hertanto, Hendriawan Lesmana, Hafidzin
Royan)
13 mei 98, terjadi kerusuhan, pembakaran dan penjarahan di jakarta dan
Solo, menyebabkan Suharto mempercepat kepulangannya dari Mesir
14 Mei 98, demonstran menduduki gedung-gedung pemerintah pusat dan daerah
18 Mei 98, Ketua MPR Harmoko meminta Suharto turun dari jabatannya
Untuk mengatasi keadaan, Suharto akan mempercepat pemilu *mengundang
Nurcholis Madjid dan Abdurrahman Wahid) tetapi tidak mendapat dukungan rakyat
Harmoko meminta Suharto untuk mengundurkan diri pada jumat 20 Mei 98 atau
MPR akan terpaksa mmeilih presiden baru
11 menteri kabinet Pembangunan VII mengundurkan diri
Jam 09.00 akhirnya Suharto mengundurkan diri setelah menjabat sebagai
presiden selama 32 tahun
Jabatan Presiden diganti oleh BJ Habibie dan Indonesia memasuki masa
reformasi
Perkembangan Politik dan Ekonomi masa
pemerintahan BJ Habibie
Dasar hukum pengangkatan BJ Habibie adalah Tap MPR No. VII/MPR/1973 yang
berisi “jika presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan sebagai
Presiden”
Ketika Habibie menjadi Presiden Indonesia
sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam 30 tahun terakhir yang
disebabkan oleh krisis mata uang yang disebabkan oleh hutang luar negeri yang
sangat besar yang menurunkan nilai rupiah menjadi ¼
Krisis ini menimbulkan kebangkrutan teknis terhadap sektor industri,,
manufaktur serta sektor finansial, keadaan diperparah juga oleh kemarau panjang
EL Nino yang menyebabkan turunnya produksi beras
Krisis juga diperparah oleh peristiwa mei 98 yang menhancurkan investor
Cina (larinya modal, hancurnya produksi dan distribusi menyebabkan inflasi
tinggi)
Tugas BJ Habibie adalah memimpin pemerintahan transisi untuk menyiapkan dan
melaksanakan agenda reformasi, serta segera mungkin mengatasi permasalahan yang
terjadi
Dalam menjalankan tugasnya Habibie berjanji akan menjalankan Reformasi
serta komitmen terhadap aspirasi rakyat untuk memulihkan kehidupan politik yang
demokratis dan meingkatkan kepasttian hukum
Dalam Pidato pertamanya, ada 3 hal penting yang akan dilakukan Habibie pada
masa pemerintahannya, yaitu
- Dibidang politik : Habibie akan memperbarui perundang-undangan dalam rangka lebih meningkatkan kualitas kehidupan politik yang bernuansa pada PEMILU
- Di bidang hukum : meninjau kembali UU Subversi
- Di bidang Ekonomi : menyelesaikan UU yang menghilangkan monopoli dan persaingan tidak sehat
Habibie juga melaksanakan semua komitmen yang disepakati dengan pihak luar
negeri, khususnya dengan IMF (pemerintah
akan menjunjung tinggi kerjasama regional dan internasional)
a. Pembentukan Kabinet Reformasi pembangunan
Sehari setelah dilantik, hhabibie membuat kabinet yang di beri nama Kabinet
Reformasi Pembangunan
Kabinet ini terdiri dari 36 menteri yaitu $ menteri negara sebagai menteri
koordinator, 20 menteri negara sebagai pemimpin departemen, 12 menteri negara
sebagai pengemban tugas tertentu
Dalam kabinet ini habibie menyertakan 20 menteri pada Era Suharto
Kabinet ini terdiri dari ABRI, Parpol, uunsur daerah, kalangan intelektual
PT, lembaga swadaya masyarakat
25 Mei 98, sidang pertamanya di kabinet pembangunan Habibie akan mengatasi
krisis dengan 2 sasaran pokok yaitu tersedianya bahan makanan pokok dan
berputarnya kembali perekonomian masyarakat
Pusat Kabinet Pembangunan adalah meningkatkan kualitas, produktivitas dan
daya saing ekonomi rakyat (memberi peran perusahaan kecil, menangah dan
koperasi)
Habibie juga menyampaikan menyangkut reformasi dibidang politik, ekonomi
dan hukum harus merevisi UU Pemilu, UU parpol dan Golkar, UU susunan dan
kedudukan MPR, DPR dan DPRD, UU pemerintah daerah
Tuntutan maskarakat adalah tentang adanya amandemen UUD 1945, bahwa UUD
memberikan kekuasaan yang sangat besar kepada presiden, tidak adanya Check dan
Balances system sehingga dalam praktiknya disalahgunakan seperti pengaturan HAM
yang minim dan mengenai pemilu (demokrasi)
Sidang Istimewa MPR
Ditengah maraknya demonstran mahasiswa dan desakan kaum intelektual pada
pemerintahan habibie, tanggal 10-13 Nov 1998 MPR mengadalan sidang Istimewa
untuk menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi disegala
bidang, ketetapan-ketetapan yang dihasilkan al:
- Terbukanya kesempatan untuk mengamandemen UUD 1945 tanpa melalui referendum
- Pencabutan keputusan p4 sebagai mata pelajaran wajib (Tap MPR No. XVIII/MPR/1998)
- Masa jabatan Presiden dan Wapres dibatasi hanya sampai 2 kali mas atugas masing-masing 5 tahun (Tap MPR No. XIII/ MPR/ 1998)
- Agenda Reformasi politik meliputi Pemilu, ketentuan untuk memeriksa kekuasaan pemerintah, pengawasan yang baik dan berbagai perubahan terhadap dwifungsi ABRI
- Tap MPR No. XVII/MPR/1998 tentang HAM, kebebasan mengeluarkan pendapat, kebebasan pers, kebebasan berserikat, pembebasan tahanan poliitik dan narapidana politik
0 Komentar untuk "Rangkuman materi Masa Reformasi di Indonesia"
Silahkan berkomentar sesuai artikel