Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia
Masa Orde Baru (1966-1998)
Aksi-Aksi Tritura
Masa transisi dari Orde Lama ke Orde baru membuat situasi Politik, keamanan
dan Ekonomi negara menjadi kacau
Aksi tunttutan pelaku G30SPKI semakin meningkat
Gerakan tersebut di pelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda, Mahasiswa dan
pelajar (KAPPI, KAMI, KAPI), muncul juga KABI, KASI, KAWI yang mana mereka
bersatu yang menamakan dirinya Front Pancasila
Tanggal 12 Januaru 1966, di pelopori oleh KAMi dan KAPPI mereka mendatangi
DPR-GR mengajukan Tritura (3 Tuntutan Rakyat), yaitu:
1.
Pembubaran PKI
2.
Pembersihan Kabinet dari unsur G30SPKI
3.
Penurunan Harga
Tetapi tuntutan tersebut tidak terpenuhi
Untuk menenangkan rakyat Sukarno mengubah kabinet Dwikora menjadi kabinet
100 menteri (tapi rakyat ttp tidak puas karena masih ada tokoh PKI didalamnya)
Saat pelantikan Kabinet, Mahasiswa dan pelajar banyak turun kejalan tetapi
aksi tersebut dihadang oleh Cakrabirawa yang akhirnya terjadi bentrok dan
menewaskan Mahasiswa UI yaitu Arief Rachman Hakim
Dampak dari aksi ini, Sukarno membubarkan KAMI
Tetapi aksi tersebut dibalas mahasiswa bandung yang mengajak rakyat untuk
tetap berjuang
Perjuangan KAMI diganti oleh KAPI dan mahasiswapun membentuk Resimen Arief
Racham Hakim
Protes pembubaran KAMI dilakukan oleh Front pancasila yang akhirnya mereka
menyerbu dan membakar Kantor Berita RRC, Hsin Hua yang mana aksi ini membuat
Sukarno marah besar
Surat Perintah 11 Maret (Supersemar)
Mengatasi krisis politik, tanggal 11 Maret 1966 Sukarno mengadakan sidang,
tetapi sidang ini diboikot karena mereka menginginkan Sukarno untuk membubarkan
PKI
Belum lama berpidato, Sukarno diberitahu Brigjen Sabur diluar Istana ada
pasukan tanpa pengenal dengan seragamnya
Walaupun dijaman keamanannya tetapi Sukarno tetap cemas, yang akhirnya
beliau memutuskan untuk ke Bogor
Subandrio, Chaerul Saleh dan Leimena juga mendampingi Sukarno ke Bogor
3 orang perwira TNI –AD yaitu Basuki Rachmat, M Jusuf, dan Amir Machmud
sepakat untuk menyusul ke Bogor
Sebelum berangkat mereka minta ijin kepada atasannya yaitu Suharto yang
pada saat itu sedang sakit yang mana Suharto berpesan “saya tetap pada
kesanggupan saya’untuk disampaikan ke Sukarno
Latar belakang ucapan tersebut antara Sukarno dan Suharto terjadi perbedaan
pendapat,
§ Menurut Suharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelumPKI dibubarkan
•
Tetapi Sukarno berpendapat, ia tidak mungkin
membubarkan PKI karena bertentangan dengan doktrin Nasakom
Di Istana Bogor, ketiga perwira mengadakan pembicaraan dengan Presiden
didampingi Subandrio, Leimena, Chaerul Saleh
Akhirnya, ketiga perwira dan Sabur
diperintahkan untuk mmebuat konsep Surat perintah kepada Suharto untuk
memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah
Setelah dibahas akhirnya Sukarno menandatangani Sura peintah yang kemudian
dikenal dengan Supersemar
Supersemar berisi tentang pemberian mandat kepada Suharto untuk memulihkan
keadaan
Dalam menjalankan tugas, penerima mandat harus melaporkan segala sesuatu
kepada Presiden
Tindakan pertama Suharto adalah membubarkan dan melaran PKI beserta
organisasi yang seazas dengannya dan pembubaran tsb mendapat dukungan rakyat
Suharto juga menghimbau pelajar dan mahasiswa agar kembali ke sekolah
Tindakan Suharto lainnya adalah menahan 15 orang menteri yang diduga
terlibat PKI
Untuk kelancaran tugasnya, Suharto di dampingi Sri Sultan HB IX, Adam
Malik, Roeslan Abdulgani, Idham Chalid dan Leimena
Latar belakang lahirnya Supersemar, yaitu:
1.
Situasi negara dalam keadaan kacau dan genting
2.
Untuk mengatasi situasi yang tak menentu
akibat pemberontakan G30SPKI
3.
Menyelamatkan NKRI
4.
Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah
Dualisme Kepemimpinan Nasional
Memasuki tahun 1966, terdapat gejala dualisme kepemimpinan
Disatu pihak, Sukarno masih menjabat sebagai Presiden tetapi pamornya
merosot, sementara itu, Suharto namanya semakin populer setelah mendapay mandat
Supersemar dan berhasil membubarkan PKI
Dalam pemerintahan yang dipimpin Sukarno, Suharto diberi mandat oleh MPRS
untuk membentuk kabinet yang diberi nama Ampera
Meskipun Sukarno masih menjadi pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan
pimpinna dan tugas harian dipegang oleh Suharto
Sukarno sebagai pemimpim pemerintahan, tetapi Suharto pelaksana
pemerintahan
Hal ini merupakan hal yang
membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa karena mengarah pada munculnya
pendukung Sukarno dan Suharto
Dalam sidang MPRS, supersemar dijakan sebagai Tap MPRS. Ini berarti
kedudukan supersemar secara hukum tidak bisa dicabut sewaktu-waktu oleh
Presiden Sukarno bahkan sebaliknya, dimata hukum Suharto kedudukannya sama
dengan Sukarno (mandataris MPRS)
Dalam sidang MPRS, majelis juga membatasi hak prerogatif Sukarno selaku
presiden.
Tanggal 22 Juni 1966, sukarno menyampaikan pidato Nawaksara yang isinya
hanya sedikit menyinggung peristiwa G30SPKI
Tanggal 10 Januari 1967, presiden menyampaiakan surat kepada MPRS yang
beisi pelengkap Nawaksara yang mana ia menolak untuk seorang diri
mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa G30SPKI, kemerosotan ekonomi dan
akhlak
Sementara itu kabinet baru yaitu Ampera mempunyai tugas pokok untuk
menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
Program kabinet ampera yaitu memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang
dan pangan dan melaksanakan pemilu
Sehubungan dengan situasi yang bertambah gawat, DPR-GR mengajukan resolusi
kepada MPRS untuk dilaksanakan sidang istimewa
ABRI mendekati Sukarno agar Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Suharto
sebelum sidang umum MPRS hal ini bertujuan untuk mencegah perpecahan di
kalangan rakyat, menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi sukarno
Sahabat Sukarno (Mr. Hardi) menemui Sukarno dan meminta Sukarno untuk
mengakhiri dualisme kepemimpinan
Sukarno menyetujui usulan Hardi dan disusunlah surat penugasan mnegenai
pimpinan pmerintahan sehari-hari kepada pemegang supersemar
Sukarno menulis nota pribadi kepada suharto
Hardi memberikan nota tersebut kepada Suharto
8 Feb 1967, suharto membahas surat presiden bersama panglima angkatan
Para panglima berkesimpulan, bahwa surat tersebut tidak dapat diterima
karena bentuk surat penugasan tsb tidak membantu menyelesaikan konflik
Kesimpulan tersebut disampiakan Suharto ke Sukarno
Suharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Sukarno berhalangan hadir
atau menyerahkan keuasaan kepada pengemban Supersemar
Awalnya Sukarno tidak berkenan mengenai usulan tersebut, tetapi akhirnya
melunak dan akhirnya ia memerintahkan Suharto berserta keempat panglima untuk
berkumpul di Bogor pada hari Minggu 19 Februari1967
Presiden menyetujui draft yang dibuat dan tanggal 20 feb draft tsb di
tandatangani oleh presiden
Sukarno meminta tanggal 22 feb 1967 hari rabu tepat pukul 19.30 ia akan
mengundurkan diri
Tanggal 12 Maret 1967, Suharto dilantik menjadi pejabat presiden
dan setahun kemudian tanggal 27 maret 1968 suharto dilantik menjadi Presiden
dalam sidang umum V MPRS
Pengukuhan tsb, menandakan berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan
di mulainya pemerintahan orde baru
Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi
Setelah mmeperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintahan Orba mulai menjalankan
kebijakan politik, ekonomi dan pemilu
Pemerintahan orba memandang pada saat pemerintahan Orla telah terjadi
penyimpangan, seperti pelaksanaan demokrasi terpimpin dan politik LN Indonesia
yang condong ke blok komunis
Oleh karena itu, pemerintahan Orba berupaya menjalankan UUD dan Pancasila
secara konsekuen dengan melakukan perbaikan politik dan ekonomi
Dalam perbaikan Polka, Suharto menggunakan pendekatan keamanan. Untuk
memuluskan tujuannya Suharto mendirikan Dewan stabilisasi Ekonomi Nasional dan
Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
Untuk maslaah politik LN yang pernah menyimpang, cara yang dilakukan
Suharto adalah mengembalikan Politik Indonesia ke Politik Luar Negeri Bebas
Aktif
Sebagai wujud dari niat tersebut, hal yang dilakukan Suharto adalah:
1.
Memulihkan kembali hubungan baik antara
Malaysia dan Singapura yang sempat terganggu
2.
Sejak 28 sept 1966 Indonesia kembali aktif di
PBB yang sebelumnya Indonesia menyatakan keluar dari organisasi ini
3.
Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand,
Filiphina tanggal 8 Agst 1967 membentuk ASEAN
2 Komentar untuk "Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998) "
thanks
Terima kasih banyak
Silahkan berkomentar sesuai artikel