Blog for Learning

This blog contains lesson material, material summary, questions and answers, definitions, types and examples, and others.

Advertisement

Powered by Blogger.

Visitors

Flag Counter

Pages

Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998)



Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998)

Aksi-Aksi Tritura
  Masa transisi dari Orde Lama ke Orde baru membuat situasi Politik, keamanan dan Ekonomi negara menjadi kacau
  Aksi tunttutan pelaku G30SPKI semakin meningkat
  Gerakan tersebut di pelopori oleh Kesatuan Aksi Pemuda, Mahasiswa dan pelajar (KAPPI, KAMI, KAPI), muncul juga KABI, KASI, KAWI yang mana mereka bersatu yang menamakan dirinya Front Pancasila
  Tanggal 12 Januaru 1966, di pelopori oleh KAMi dan KAPPI mereka mendatangi DPR-GR mengajukan Tritura (3 Tuntutan Rakyat), yaitu:
1.      Pembubaran PKI
2.      Pembersihan Kabinet dari unsur G30SPKI
3.      Penurunan Harga
  Tetapi tuntutan tersebut tidak terpenuhi
  Untuk menenangkan rakyat Sukarno mengubah kabinet Dwikora menjadi kabinet 100 menteri (tapi rakyat ttp tidak puas karena masih ada tokoh PKI didalamnya)
  Saat pelantikan Kabinet, Mahasiswa dan pelajar banyak turun kejalan tetapi aksi tersebut dihadang oleh Cakrabirawa yang akhirnya terjadi bentrok dan menewaskan Mahasiswa UI yaitu Arief Rachman Hakim
  Dampak dari aksi ini, Sukarno membubarkan KAMI
  Tetapi aksi tersebut dibalas mahasiswa bandung yang mengajak rakyat untuk tetap berjuang
  Perjuangan KAMI diganti oleh KAPI dan mahasiswapun membentuk Resimen Arief Racham Hakim
  Protes pembubaran KAMI dilakukan oleh Front pancasila yang akhirnya mereka menyerbu dan membakar Kantor Berita RRC, Hsin Hua yang mana aksi ini membuat Sukarno marah besar

  Surat Perintah 11 Maret (Supersemar)
  Mengatasi krisis politik, tanggal 11 Maret 1966 Sukarno mengadakan sidang, tetapi sidang ini diboikot karena mereka menginginkan Sukarno untuk membubarkan PKI
  Belum lama berpidato, Sukarno diberitahu Brigjen Sabur diluar Istana ada pasukan tanpa pengenal dengan seragamnya
  Walaupun dijaman keamanannya tetapi Sukarno tetap cemas, yang akhirnya beliau memutuskan untuk ke Bogor
  Subandrio, Chaerul Saleh dan Leimena juga mendampingi Sukarno ke Bogor
  3 orang perwira TNI –AD yaitu Basuki Rachmat, M Jusuf, dan Amir Machmud sepakat untuk menyusul ke Bogor
  Sebelum berangkat mereka minta ijin kepada atasannya yaitu Suharto yang pada saat itu sedang sakit yang mana Suharto berpesan “saya tetap pada kesanggupan saya’untuk disampaikan ke Sukarno
  Latar belakang ucapan tersebut antara Sukarno dan Suharto terjadi perbedaan pendapat,
§  Menurut Suharto, pergolakan rakyat tidak akan reda sebelumPKI dibubarkan
      Tetapi Sukarno berpendapat, ia tidak mungkin membubarkan PKI karena bertentangan dengan doktrin Nasakom
  Di Istana Bogor, ketiga perwira mengadakan pembicaraan dengan Presiden didampingi Subandrio, Leimena, Chaerul Saleh
  Akhirnya, ketiga perwira  dan Sabur diperintahkan untuk mmebuat konsep Surat perintah kepada Suharto untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan pemerintah
  Setelah dibahas akhirnya Sukarno menandatangani Sura peintah yang kemudian dikenal dengan Supersemar
  Supersemar berisi tentang pemberian mandat kepada Suharto untuk memulihkan keadaan
  Dalam menjalankan tugas, penerima mandat harus melaporkan segala sesuatu kepada Presiden
  Tindakan pertama Suharto adalah membubarkan dan melaran PKI beserta organisasi yang seazas dengannya dan pembubaran tsb mendapat dukungan rakyat
  Suharto juga menghimbau pelajar dan mahasiswa agar kembali ke sekolah
  Tindakan Suharto lainnya adalah menahan 15 orang menteri yang diduga terlibat PKI
  Untuk kelancaran tugasnya, Suharto di dampingi Sri Sultan HB IX, Adam Malik, Roeslan Abdulgani, Idham Chalid dan Leimena

Latar belakang lahirnya Supersemar, yaitu:
1.      Situasi negara dalam keadaan kacau dan genting
2.      Untuk mengatasi situasi yang tak menentu akibat pemberontakan G30SPKI
3.      Menyelamatkan NKRI
4.      Untuk memulihkan keadaan dan wibawa pemerintah



Dualisme Kepemimpinan Nasional
  Memasuki tahun 1966, terdapat gejala dualisme kepemimpinan
  Disatu pihak, Sukarno masih menjabat sebagai Presiden tetapi pamornya merosot, sementara itu, Suharto namanya semakin populer setelah mendapay mandat Supersemar dan berhasil membubarkan PKI
  Dalam pemerintahan yang dipimpin Sukarno, Suharto diberi mandat oleh MPRS untuk membentuk kabinet yang diberi nama Ampera
  Meskipun Sukarno masih menjadi pemimpin kabinet, tetapi pelaksanaan pimpinna dan tugas harian dipegang oleh Suharto
  Sukarno sebagai pemimpim pemerintahan, tetapi Suharto pelaksana pemerintahan
  Hal ini merupakan  hal yang membahayakan persatuan dan kesatuan bangsa karena mengarah pada munculnya pendukung Sukarno dan Suharto
  Dalam sidang MPRS, supersemar dijakan sebagai Tap MPRS. Ini berarti kedudukan supersemar secara hukum tidak bisa dicabut sewaktu-waktu oleh Presiden Sukarno bahkan sebaliknya, dimata hukum Suharto kedudukannya sama dengan Sukarno (mandataris MPRS)
  Dalam sidang MPRS, majelis juga membatasi hak prerogatif Sukarno selaku presiden.
  Tanggal 22 Juni 1966, sukarno menyampaikan pidato Nawaksara yang isinya hanya sedikit menyinggung peristiwa G30SPKI
  Tanggal 10 Januari 1967, presiden menyampaiakan surat kepada MPRS yang beisi pelengkap Nawaksara yang mana ia menolak untuk seorang diri mempertanggungjawabkan terjadinya peristiwa G30SPKI, kemerosotan ekonomi dan akhlak
  Sementara itu kabinet baru yaitu Ampera mempunyai tugas pokok untuk menciptakan stabilitas politik dan ekonomi
  Program kabinet ampera yaitu memperbaiki kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan dan melaksanakan pemilu
  Sehubungan dengan situasi yang bertambah gawat, DPR-GR mengajukan resolusi kepada MPRS untuk dilaksanakan sidang istimewa
  ABRI mendekati Sukarno agar Sukarno menyerahkan kekuasaan kepada Suharto sebelum sidang umum MPRS hal ini bertujuan untuk mencegah perpecahan di kalangan rakyat, menyelamatkan lembaga kepresidenan dan pribadi sukarno
  Sahabat Sukarno (Mr. Hardi) menemui Sukarno dan meminta Sukarno untuk mengakhiri dualisme kepemimpinan
  Sukarno menyetujui usulan Hardi dan disusunlah surat penugasan mnegenai pimpinan pmerintahan sehari-hari kepada pemegang supersemar
  Sukarno menulis nota pribadi kepada suharto
  Hardi memberikan nota tersebut kepada Suharto
  8 Feb 1967, suharto membahas surat presiden bersama panglima angkatan
  Para panglima berkesimpulan, bahwa surat tersebut tidak dapat diterima karena bentuk surat penugasan tsb tidak membantu menyelesaikan konflik
  Kesimpulan tersebut disampiakan Suharto ke Sukarno
  Suharto mengajukan draft berisi pernyataan bahwa Sukarno berhalangan hadir atau menyerahkan keuasaan kepada pengemban Supersemar
  Awalnya Sukarno tidak berkenan mengenai usulan tersebut, tetapi akhirnya melunak dan akhirnya ia memerintahkan Suharto berserta keempat panglima untuk berkumpul di Bogor pada hari Minggu 19 Februari1967
  Presiden menyetujui draft yang dibuat dan tanggal 20 feb draft tsb di tandatangani oleh presiden
  Sukarno meminta tanggal 22 feb 1967 hari rabu tepat pukul 19.30 ia akan mengundurkan diri
  Tanggal 12 Maret 1967, Suharto dilantik menjadi pejabat presiden dan setahun kemudian tanggal 27 maret 1968 suharto dilantik menjadi Presiden dalam sidang umum V MPRS
  Pengukuhan tsb, menandakan berakhirnya dualisme kepemimpinan nasional dan di mulainya pemerintahan orde baru

  Stabilisasi Politik dan Rehabilitasi Ekonomi
  Setelah mmeperoleh kekuasaan sepenuhnya, pemerintahan Orba mulai menjalankan kebijakan politik, ekonomi dan pemilu
  Pemerintahan orba memandang pada saat pemerintahan Orla telah terjadi penyimpangan, seperti pelaksanaan demokrasi terpimpin dan politik LN Indonesia yang condong ke blok komunis
  Oleh karena itu, pemerintahan Orba berupaya menjalankan UUD dan Pancasila secara konsekuen dengan melakukan perbaikan politik dan ekonomi
  Dalam perbaikan Polka, Suharto menggunakan pendekatan keamanan. Untuk memuluskan tujuannya Suharto mendirikan Dewan stabilisasi Ekonomi Nasional dan Dewan Pertahanan Keamanan Nasional
  Untuk maslaah politik LN yang pernah menyimpang, cara yang dilakukan Suharto adalah mengembalikan Politik Indonesia ke Politik Luar Negeri Bebas Aktif
  Sebagai wujud dari niat tersebut, hal yang dilakukan Suharto adalah:
1.      Memulihkan kembali hubungan baik antara Malaysia dan Singapura yang sempat terganggu
2.      Sejak 28 sept 1966 Indonesia kembali aktif di PBB yang sebelumnya Indonesia menyatakan keluar dari organisasi ini
3.      Indonesia bersama Malaysia, Singapura, Thailand, Filiphina tanggal 8 Agst 1967 membentuk ASEAN


2 Komentar untuk "Sistem dan Struktur Politik-Ekonomi Indonesia Masa Orde Baru (1966-1998) "

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top