PARTAI POLITIK

 PARTAI POLITIK

Assalamu’alaikum Wr Wb

Kali ini saya akan posting tentang  partai politik. Partai politik artinya perkumpulan (segolongan orang) yang seasas, sehaluan dan setujuan (di bidang politik). Partai politik merupakan salah satu wujud partisipasi masyarakat. Menurut UU No. 31 Tahun 2002 dijelaskan bahwa partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita—cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilu.

1. Syarat-syarat pembentukan partai politik

Beberapa syarat yang harus dipenuhi dalam pembentukan partai politik :

a. Didirikan oleh sekurang-kurangnya 50 orang warga negara RI dan telah berusia 21 tahun dengan akta notaris.

b. Akta notaris memuat AD dan ART dlsertgn daftar kepengurusan tingkat nasional

c. Didaftarkan pada Departemen Kehakiman dengan Syarat :

·         MemiIiki akta notaris pendirian partai politik sesuai UUD 1945 dan Peraturan perundang-undangan lainnya.

·         Mempunyai kepengurusan sekurang—kurangnya 50% dari jumlah provinsi, 50% dari jumlah kabupaten/kota, 25% dari jumlah kecamatan pada setiap kabupaten/kota

·         Memiliki nama, lambang, tanda gambar yang tidak mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, tanda gambar partai politik lain.

·         Mempunyai kantor tetap.

2. Asas dan ciri partai politik

Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945. Setiap partai politik dapat mencantumkan ciri tertentu sesuai dengan kehendak dan cita-cita yang tidak bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945 dan UU.

3. Tujuan partai politik

Tujuan umum partai politik adalah :

a. Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945.

b. Mengembangkan kehidupan demokrasi Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam negara kesatuan RI.

c. Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuan khusus partai politik adalah memperjuangkan cita-citanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bemegara.

4, Fungsi, hak dan kewajiban partai politik

Fungsi partai politik sebagai sarana adalah sebagan berikut :

a. Pendidikan politik bagi angotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara RI yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bemegara.

b. Pencipta iklim kondusif serta sebagai perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat.

c. Penyerap, penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.

d. Partisipasi politik warga negara.

Hak yang dimiliki partai politik:

a. Mengatur dan mengurus secara mandiri rumah tangga organisasi.

b. Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat dan adil dari negara.

c. Mendapatkan hak cipta atas nama, lambang dan tanda gambar partai dari departemen kehakiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

d. Ikut serta dalam pemilu sesuai dengan ketentuan UU tentang pemilu.

e. Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan di lembaga perwakilan rakyat.

f. Mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Kewajiban partai politik adalah :

a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Memelihara dan mempertahankan keutuhan negara kesatuan RI.

c. Berpartisipasi dalam pembangunan nasional.

d. Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia.

e. Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik.

5. Syarat menjadi anggota partai politik yaitu :

a. Warga negara Indonesia yang telah berumur 17 tahun/sudah kawin.

b. Bersifat sukarela, terbuka , tidak diskrimatif bagi warga negara Indonesia.

c. Menyetujui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai yang bersangkutan.

6. Larangan partai politik

a. Partai politik dilarang menggunakan nama, lambang atau tanda gambar yang sama dengan :

> Bendera atau lambang negara RI

> Lambang negara atau lambang pemerintah

> Nama, bendera, lambang negara lain dan nama, bendera, Iambang negara/badan internasional

> Nama dan gambar seseorang

> Lambang partai politik lain, baik pokoknya maupun sebagian

b. Partai politik dilarang

> Melakukan kegiatan yang bertentangan UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

> Melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan NKRI.

> Melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah negara dalam memelihara persahabatan dengan negara lain dalam rangka ikut memelihara ketertiban dan perdamaian dunia.

c. Partai politik dilarang menerima

> Atau memberikan kepada pihak asing sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

> Sumbangan, baik berupa barang atau uang dari pihak manapun tanpa mencantumkan identitas yang jelas.

> Sumbangan dari perseorangan dan/atau perusahaan/badan usaha melebihi batas yang ditetapkan.

d. Partai politik dilarang mendirikan badan usaha/memiliki saham suatu badan usaha.

e. Partai politik dilarang menganut, mengembangkan, menyebar luaskan paham komunis

7. Keuangan partai politik

Sumber keuangan parpol untuk membiayai program kerjanya berasal dari :

a. Iuran anggota

b. Sumbangan yang sah menurut hukum

c. Bantuan dari anggaran negara

Sumber :

Buku Pendidikan Kewarganegaraan kelas VIII Semester Genap

Penerbit : CV HARAPAN BARU

Penyusun : Tim MGMP Kabupaten Tegal

Sekian postingan saya kali ini mengenai partai politik. Semoga bermanfaat.

Wassalamu’alaikum Wr Wb