Blog for Learning

Blog ini berisi Materi Pelajaran, Ringkasan Materi, Rangkuman Materi, Contoh Soal dan Jawaban, Pengertian, Macam-macam, Jenis-jenis, Contoh-contoh, dan lain-lain.

Powered by Blogger.

Pages

pemerintahan megawati soekarnoputri di indonesia



Megawati Soekarno Putri

  Megawati membentuk “Kabinet Gotong-royong”
  Kabinet ini sasarannya 5 agenda, yakni : menghapus KKN, menyelesikan krisis, pembangunan politik, supremasi hukum, menciptakan situasi sosial-kultural, kesejahteraan dan rasa aman
  Tugas Megawati memberantas KKN terbilang berat, kasus KKN masa orba saja belum terselesikan ditambah lagi KKN masa gusdur
  Untuk mengatasi KKN, megawati membentuk Komisi Tindak Pidana Korupsi, tapi menuai kritik karena pada masa Gusdur sudah membentuk Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara

Reformasi Bidang Hukum dan Pemerintahan
  Megawati melakukan amandemen terhadap UU 1945 tanggal 10 Nov 2001 (penegasan Indonesia sebagai negara hukum dan kedaulatan berada ditangan rakyat)
  Perubahan penting tentang pemilu, yakni pemilu yang diselenggarakan secara langsung untuk memilih presiden dan wapres tahun 2004
  Hal ini dilakukan untuk pembatasan wewenang MPR, kesejajaran kedudukan Presiden dan DPR, DPD, penetapan APBN, dan wewenang BPK
  Bagian penting amandemen yang di lakukan MPR terkait KKN adalah penegasan kekuasaan kehakiman yang adil dan bersih yang dilakukan “Mahkamah Agung”(Fungsinya: memberikan kekuataan penegak hukum yang disalhgunakan apalagi jika kasusnya menimpa pejabat)
  Upaya lain reformasi dibidang hukum adalah pembentukan Mahkamah Konstitusi
  Megawati juga mengeluarkan UU Pers dan UU Penyiaran (kebebasan berpendapat tapi di sisi lain sulit dikontrol pemerintah)

Reformasi Bidang Ekonomi
  Hamzah Haz (Wapres) memusatkan pada sektor Riil dan Keuangan
  Program pembangunan Nsional (Propenas) 5 tahun yang ditetapkan presiden bersama DPR
  Minimnya masa kontroversi masa Megawati berdampak positif pada sektor ekonomi
  Kesuksesan Megawati : menekan Inflasi, stabilnya cadangan devisa (nilai tukar rupiah membaik dan berdampak pasa stabilnya harga barang) kondisi ini meningkatkan investor terhadap perekonomian yang menunjukkan perkembangan kearah positif
  Kenaikan inflasi pada bulan januari 2002 akibat kenaikan harga dan suku bunga, kemudian bencana alam bisa tiatasi pada bulan Maret dan April 2002
  Tapi...
  Pertengahan 2002-2003 nilai tukar rupiah menguat lagi hingga 8.500/dollar dan ditambah rakyat indonesia yang masih digaris kemiskinan
  Popularitas Megawati menurun akibat kebijakan yang diambil, seperti : menaikkan BBM, tarif dasar listrik, pajak pendapatan negara, persoalan hutang LN(pembayaran hutang mengambil porsi APBN paling besar sampai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan rakyat sebesar 219,4 Triliun)
  Ini menyebabkan pemerintah mengalami defisit anggaran dan melakukan pinjaman baru

Masalah Disintegrasi dan Kedaulatan wilayah
  Tidak meratanya pembagunan pusat-daerah menjadikan beberapa daerah ingin melepaskan diri seperti Nanggroe Aceh Darussalam dan Papua
  Cara Megawati agar mereka tidak melepaskan diri dari NKRI adalah menyelesaikan masalah disintegrasi dan memperbaiki presentase pembagian hasil SDA antara pusat-daerah
  Berdasarkan UU No. 1b/2001 dan UU no. 21/ 2001 NAD dan Papua mendapat 70% dari hasil tambang minyak bumi dan gas alam
  Upaya lain megawati adalh dengan melakukan kunjungan kerja ke NAD dan berpidato untuk memberikan otonomi daeha khusus kepada NAD plus mengubah ststus universitas Malikulsalleh Lhokseumawe menjadi Univ negeri
  Upaya Megawati untuk menjaga keutuhan NKRI juga diuji saat menyelesaikan kasus sipadan dan ligitan dengan Malaysia
  Penyelesaiannya tidak dapat diselesikan dengan jalur perundingan bilateral
  Kedua belah pihak sepakat masalah ini akan diselesaikan mahkamah internasional di Den Haag
  Sejak tahun 97, Indonesia telah memperjuangkan pengakuan internasional bahwa kedua pulau ini bagian NKRI
  Namun, MI memutuskan kedua pulau ini bagian dari Malaysia
  Dari 17 hakim yang terlibat, hanya 1 hakim yang mendukung indonesia yaitu Hakim Ad Hoc Thomas Franck
  Lepasnya sipadan (10,4 hektar) dan ligitan (7,9 h) pukulan berat bagi diplomasi LN Indonesia setelah lepasnya Timor-Timur

Desentralisasi Politik dan Keuangan
  Pemerintahan Megawati melanjutkan otonomi daerah, dimana daerah diberi wewenang lebih besar untuk mengelola hasil-hasil SDA dan potensi yang mereka miliki
  Otonomi daerah beserta perangkat hukumnya berkaitan dengan pemilu yang akan diselenggarakan 2004
  Pemerintah mengeluarkan UU no 12 th 2003 mengenai pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD
  UU no 22 tahun 2003tentang kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD
  UU No. 23 th 2003 mengenai pemilihan presiden dan wapres
  Megawati juga mengeluarkan UU no 32 th 2004 mengenai pemerintah daerah antara lain: kebijakan desentralisasi, otonomi daerah, konsep otonomi dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan
  Sistem pemilu langsung terhadap wakil rakyat didaerah memberi kesempatan bagi rakyat didaerah untuk berperan lebih besar dalam memajukan wilayah mereka dan diharapkan lebih dapat mengakomodasi keinginan masyarakat dan lebih memahami karakter dan adat istiadat yang berlaku

Upaya pemberantasan KKN
  Pada masa Megawati, kasus KKN belum bisa diselesaikan, hal ini disebabkan karena jumlah dan kualitas aparat penegak hukum yang menyebabkan proses hukum lambat
  Megawati serius dalam menangani kasus KKN dengan mengeluarkan UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
  Upaya lain:
  1.      UU no. 2 th 2002 tentang kepolisian Negara RI
  2.      UU no. 15 th 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang
  3.      UU No. 22 th 2002 tentang grasi
  4.      UU No. 30 th 2002 tentang KPK
  5.      UU no. 41 th 2002 tentang kenaikan jabatan dan pangkat hakim
  6.      Inpres No 2 th 2002 tentang penambang pasir laut
  7.      Inpres no. 8 th 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitur

Pelaksanaan Pemilu 2004
  Pemilu th 2004 merupakan pemilu pertama dimana masyarakat memilih wakil rakyat ditingkat pusat dan daerah secara langsung
  Jika dalam pemilu presiden dan wapres terdapat 1 pasangan yang memperoleh suara lebih dari 50% maka pasangan tersebut dinyatakan sebagai pemenang pemilu
  Jika tidak ada pasangan yang mendapatkan suara lebih dari 50%, maka pasangan yang mendapatkan suara tertinggi pertama dan kedua berhak mengikuti pemilu putaran kedua
  Pemilu 2004 yang diselenggarakan 5 April 2004 diikuti 24 parpol
  5 parpol suara terbanyak adalah : Golkar, PDI-P, PKB, PPP, dan Demokrat
  Berdasarkan KPU No. 36 th 2004 untuk mrngikuti pemilihan Presiden dan Wapres, yakni:
  1.      Wiranto dan Salahuddin Wahid (Golkar)
  2.      Megawati dan Ahmad Hasyim Muzadi (PDI-P)
  3.      Amien Rais dan Siswono (PAN)
  4.      SBY dan Jusuf Kalla (Demokrat)
  5.      Hamzah Haz dan Agum Gumelar (PPP)
  Pemilu pertama ini tidak menghasilkan suara lebih dari 50% sehingga diadakan pemilu putaran kedua
  Pada putaran kedua tanggal 20 September 2004, SBY dan Jusuf Kalla keluar sebagai pemenangnya dengan perolehan suara 60,62% dan pasangan Megawati-ahmad Hasyim memperoleh suara 39,38%
1 Komentar untuk "pemerintahan megawati soekarnoputri di indonesia"

KISAH CERITA SUKSES DARI SAYA, AWAL JADI HONORER SEKARANG SAYA SUDAH JADI PNS GURU DI JAWA TIMUR

YANG HANYA BISA DI PERCAYA
BPK DR HERMAN M. SI NO HP BELIAU 0853-2174-0123

Sumpah demi allah ini kisah cerita nyata saya jadi PEGAWAI NEGERI SIPIL

Alhamdulillah berkat bantuan BPK DR HERMAN M. SI beliau selaku DIREKTUR APARATUR SIPIL NEGARA di BKN pusat yang telah membantu saya jadi PNS, Nomor hp bpk DR HERMAN M. SI hp: 0853-2174-0123

KISAH CERITA SAYA JADI PNS Assalamu Alaikum wr-wb,Mohon maaf mengganggu waktu dan aktifitas ibu/bapak,saya cuma bisa menyampaikan melalui pesan singkat dan semoga bermanfaat, saya seorang honorer baru saja lulus jadi PNS k2 tahun 2014, dan Saya ingin berbagi cerita kepada anda, Bahwa dulunya saya ini cuma seorang Honorer di sekolah dasar, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 5 kali mengikuti ujian, tidak pernah lolos bahkan saya sempat putus asah, namun teman saya memberikan no telf Bpk DR HERMAN M. SI yang bekerja di BKN pusat Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur 13640 sebagai DIREKTUR APARATUR SIPIL NEGARA yang di kenalnya di bkn jakarta dan saya pun coba menghubungi beliau dan beliau menyuruh saya mengirim berkas saya melalui alamat kantor beliau, Satu minggu kemudian saya sudah ada panggilan ke jakarta untuk ujian, alhamdulillah berkat bantuan beliau saya pun bisa lulus dan SK saya akhirnya bisa keluar,dan saya sangat berterimah kasih ke pada beliau dan sudah mau membantu saya, itu adalah kisa nyata dari saya, jika anda ingin seperti saya anda bisa, Hubungi Bpk dr herman m. Si , siapa tau beliau bisa bantu. Wass...

Silahkan berkomentar sesuai artikel

 
Template By Kunci Dunia
Back To Top